 |
| Pertemuan di Sungai Dareh |
Bulan
Februari merupakan bulan penuh gejolak, setidaknya itulah yang terekam
dalam Sejarah Negeri Minangkabau. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar
yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang di Minangkabau atau
setidaknya Sumatera Barat. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan puncak dari segala ketidak
puasan, kecemasan, dan kejengkelan terhadap Pemerintahan Jakarta pada
masa tahun 1958.
Awal
mulanya hanyalah bentuk ketidak puasan dari beberapa perwira militer di
Sumatera Tengah atas perlakuan yang mereka dapat dari pemerintah pusat.
Jerih payah mereka dalam berjuang dan mempertahankan negara ini sangat
tidak dihargai. Setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 oleh
Belanda, Komando Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah diacak-acak oleh
pusat. Beberapa pasukannya dikirim keluar Sumatera Tengah, dikirim ke
berbagai daerah konflik. Namun setelah penugasan tersebut, para prajurit
dari Divisi IX Banteng tidak dikembalikan ke induk pasukannya di
Sumatera Tengah, melainkan dipindahkan ke Divisi lainnya. Seperti
Batalyon Pagaruyung yang digabungkan ke dalam Divisi Siliwangi.
Makin
lama Divisi IX Banteng semakin menciut sehingga tinggal satu brigade
yang bernama sama dengan nama divisinya yakni Brigade Banteng pimpinan
Ahmad Hussein. Pada bulan April 1952 brigade inipun diciutkan pula
menjadi satu resimen di bawah komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan
(TT I BB) yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon.
Kebijakan
pusat tersebut menimbulkan kekecewaan, ditambah dengan keadaan prajurit
bekas Divisi IX Banteng yang menyedihkan. Hidup mereka memprihatinkan,
keadaan kesehatan keluarga mereka sangatlah buruk, bahkan ada yang
sampai meninggal.
Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng
muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi
IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956. Kemudian reuni ini
dilanjutkan di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini
dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan. Pada tanggal 20
Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:
- Ketua: Kol. Ahmad Hussein
- Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumteng.
- Anggota:
1) Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)
2) Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)
3) Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4)
4) Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Resimen Infantri 4)
5) Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)
6) Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)
7) Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)
8) Datuak Simarajo (MTKAAM)
9) Kolonel (Purn) Ismael Lengah
10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)
11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri, Riau)
12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)
13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)
14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta)
